H. Fathoni Ingin Mahasiswa dan DPRD Berkolaborasi Dalam Membangun Pendidikan Politik dan Infrastruktur
bogorupdate.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor melalui anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Achmad Fathoni, menggelar sharing session bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor. Acara berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Minggu (1/2/2026).
Fathoni menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan mahasiswa untuk mengawal pembangunan daerah. Ia menegaskan mahasiswa memegang peran strategis sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam proses pembangunan Kabupaten Bogor.
“Yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa dan anggota DPRD terus bersinergi, mengawal, dan membangun Kabupaten Bogor bersama-sama”, ujar Fathoni.
Ia mengajak mahasiswa berkomunikasi dengan wakil rakyat tidak hanya saat demonstrasi, tetapi juga melalui forum diskusi yang sehat dan produktif. Dengan begitu, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi langsung dan membahasnya secara mendalam.
“Kebetulan saya menjadi narasumber dalam forum sharing ini. Saya berharap mahasiswa terbiasa bertemu dengan kami bukan hanya dalam forum demo dan menerima demo, tetapi juga dalam forum diskusi untuk membangun Kabupaten Bogor”, katanya.
Mahasiswa sebagai Agen Pendidikan Politik
Fathoni menyoroti peran besar pemuda, terutama mahasiswa, dalam dunia politik. Ia mendorong mahasiswa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mulai mempelajari politik sejak dini.
“Mahasiswa diharapkan bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau ada yang tertarik dengan politik, belajarlah dari sekarang untuk menjadi politisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, mahasiswa dapat menilai kinerja wakil rakyat dengan mengamati secara langsung. Dengan begitu, mereka bisa meniru hal-hal baik dan mengkritisi kekurangan untuk diperbaiki ke depan.
Fokus pada Infrastruktur
Selain membahas peran pemuda dan pendidikan politik. Dalam diskusi itu peserta juga menyoroti persoalan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di wilayah barat Kabupaten Bogor. Fathoni menjelaskan sebagian besar ruas jalan yang dipertanyakan merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.
“Beberapa jalan di wilayah barat memang menjadi tanggung jawab provinsi dan pusat, namun kami tetap menindaklanjuti dan mengomunikasikannya dengan pihak berwenang”, jelasnya.
Ia menegaskan DPRD akan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat melalui jalur yang sesuai dengan aturan. “Semuanya aspirasi harus kita perjuangkan. Yang sesuai kewenangan tentu langsung kita dorong, yang tidak sesuai juga tetap kita perjuangkan melalui jalurnya”, tegasnya.
Fathoni menambahkan, saat ini DPRD memprioritaskan penanganan jalan tambang yang menanggung muatan berat. Dengan perbaikan ini, jalan umum yang seharusnya tidak menanggung beban berat bisa tetap aman dan terjaga.